Oleh: Muhammad Zayyan Armauja )*
Ekonomi biru telah menjadi agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya kelautan secara bertanggung jawab. Sebagai negara maritim dengan lebih dari dua pertiga wilayahnya berupa lautan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, dari organisasi masyarakat, akademisi, hingga sektor swasta. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan penerapan ekonomi biru dapat terlaksana secara optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup nelayan dan masyarakat pesisir.
Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk mempercepat implementasi ekonomi biru melalui kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan berbagai pihak. Salah satu langkah nyata adalah kerja sama dengan organisasi Muhammadiyah. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa keterlibatan kader-kader Muhammadiyah, yang dikenal sebagai kaum cendekiawan muslim, memiliki peran strategis dalam mempercepat implementasi kebijakan ekonomi biru. Dengan jaringan yang luas hingga ke pelosok negeri, Muhammadiyah dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendukung kesuksesan program ekonomi biru di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektoral menjadi fondasi penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Selain itu, KKP dan Muhammadiyah telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk mendukung implementasi ekonomi biru, khususnya dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Kerja sama ini mencakup berbagai program strategis, seperti pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, edukasi kepada masyarakat pesisir, serta peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pendekatan ekonomi berbasis kelautan yang ramah lingkungan. Kerja sama ini memberikan contoh nyata bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjalin kemitraan dengan berbagai pihak demi terwujudnya ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
Ekonomi biru juga dianggap sebagai solusi untuk menjawab tantangan kesejahteraan di wilayah timur Indonesia. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa dengan potensi sumber daya laut yang melimpah, Indonesia Timur memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan. Saadiah Uluputty menyatakan bahwa pendekatan ekonomi biru dapat menjadi alternatif strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan. Dengan adanya ekonomi biru, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan semakin terbuka lebar.
Potensi perikanan di wilayah timur Indonesia sangat besar, namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Peningkatan infrastruktur perikanan, seperti pelabuhan, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas pengolahan dan distribusi hasil laut, menjadi langkah krusial untuk memastikan hasil laut dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Penguatan kapasitas nelayan melalui pelatihan dan akses pembiayaan juga perlu menjadi prioritas guna meningkatkan produktivitas serta daya saing produk perikanan nasional di pasar global. Pemerintah juga dapat berperan dalam mempercepat peningkatan infrastruktur ini melalui investasi yang berkelanjutan.
Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, mengungkapkan bahwa kerja sama regional dalam ekonomi hijau dan biru merupakan langkah penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dijelaskannya Indonesia aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional yang membahas isu kelautan dan ekonomi biru, guna memperkuat sinergi antarnegara dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Kerja sama regional juga mencakup transfer teknologi dalam pengelolaan perikanan yang lebih modern, investasi dalam infrastruktur kelautan, serta upaya bersama dalam memerangi illegal fishing yang merugikan negara.
Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari negara-negara mitra, Indonesia dapat semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam pengelolaan ekonomi biru di kawasan Asia-Pasifik. Langkah-langkah ini tidak hanya mempercepat terwujudnya ekonomi biru, tetapi juga membuka peluang bagi pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
Implementasi ekonomi biru di Indonesia bukan sekadar wacana, tetapi telah menjadi kebijakan konkret yang didukung oleh berbagai pihak. Dengan adanya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta, percepatan penerapan ekonomi biru dapat terwujud secara efektif. Pemerintah berperan sebagai pemimpin dan fasilitator, namun semua pihak memiliki peran penting dalam mencapainya. Pemerintah juga senantiasa berupaya meningkatkan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan.
Keberlanjutan sumber daya laut tidak hanya penting untuk masa kini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan program-program prioritasnya di sektor kelautan dan perikanan. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya, ekonomi biru akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Ekonomi biru akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera, dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan sumber daya alam yang ada.
)* Peneliti Ekonomi, Urban Catalyst Institute
